Kritik tajam terhadap paradoks kepemimpinan modern, khususnya dalam dunia akademik yang menyoroti citra popularitas dengan kertas dan realitas penderitaan struktural dengan eviden yang dialami oleh dosen, dan tenaga kependidikan, sebagai akibat kebijakan yang tidak berpihak pada kemaslahatan bersama. Popularitas, dalam hal ini, tidak lagi identik dengan keberhasilan moral, melainkan sering menjadi tirai yang menutupi absennya empati dan kebijaksanaan.
Kepemimpinan bukan sekadar kemampuan mengelola sistem, tetapi tanggung jawab etis untuk memanusiakan manusia. Ketika kebijakan dirancang dengan kerumitan berlebih, jelimet secara prosedural dan kaku secara administratif, maka kepemimpinan ini akan kehilangan orientasi hakikatnya. Pendidikan yang seharusnya menjadi ruang pembebasan akal dan pengembangan martabat, berubah menjadi arena kelelahan birokratis berbasis kertas. Dengan demikian, pertanyaan mendasarnya adalah, untuk siapa kebijakan dibuat? untuk sistem atau untuk manusia?
Kepemimpinan akademik beroperasi di dalam struktur birokrasi yang sarat dengan relasi kuasa. Weber menjelaskan bahwa birokrasi modern cenderung berkembang menuju rasionalitas formal, yakni aturan diperbanyak, prosedur dipertebal, dan kepatuhan dijadikan ukuran utama. Dalam konteks tertentu, rasionalitas ini memang diperlukan untuk akuntabilitas. Namun, ketika dilepaskan dari pertimbangan kemanusiaan, maka birokrasi berubah menjadi alat penindasan yang halus.
Kebijakan yang rumit dan jelimet sering kali menciptakan alienasi akademik. Civitas akademika merasa terasing dari institusinya sendiri, karena energi intelektual mereka terkuras untuk memenuhi prosedur, bukan untuk mengembangkan ilmu. Popularitas pimpinan dalam kondisi ini kerap dibangun melalui simbol keberhasilan administratif, penghargaan, pencitraan media, atau pengakuan politik, sementara penderitaan struktural di tingkat bawah tidak terlihat atau sengaja diabaikan.
Kepemimpinan semacam ini dapat dikategorikan sebagai otoritarianisme birokratis, yakni kekuasaan yang bekerja melalui aturan, bukan melalui kekerasan fisik, tetapi dampaknya sama, yakni melemahkan martabat manusia. Kata “kejam” dalam konteks ini tidak menunjuk pada niat personal semata, melainkan pada efek sosial kebijakan yang menumpuk beban, mempersempit ruang dialog, dan menormalisasi penderitaan sebagai harga kemajuan.
Popularitas sering membawa risiko distorsi empati. Pimpinan yang terlalu sibuk menjaga citra dan legitimasi publik berpotensi kehilangan kepekaan terhadap pengalaman emosional bawahannya. Kekuasaan yang tidak diimbangi refleksi diri dapat menurunkan kemampuan melihat dari sudut pandang orang lain. Kebijakan yang rumit dan menyengsarakan mencerminkan kegagalan empati struktural. Pimpinan mungkin tidak bermaksud menyakiti, tetapi ketidakmampuan merasakan dampak emosional kebijakan pada civitas akademika, kelelahan, kecemasan, ketidakpastian, menjadi tanda matinya nurani kebijakan. Kondisi ini sering disebut sebagai moral disengagement, pemisahan antara keputusan dan konsekuensi kemanusiaannya.
Gaya kepemimpinan yang mengabaikan dimensi afektif manusia secara psikologis sama dengan “tidak memiliki hati nurani”. Kepemimpinan akademik sejatinya menuntut kecerdasan emosional, yakni kemampuan mendengar, memahami, dan merespons beban psikologis komunitas ilmiah. Tanpa itu, popularitas menjadi kosong, dan legitimasi berubah menjadi ilusi.
Kepemimpinan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara moral dan spiritual. Karena kekuasaan yang tidak disertai keadilan dan kasih sayang akan menjadi sumber kerusakan. Kebijakan yang menyengsarakan, meskipun dibungkus dengan jargon kemajuan, tetap bertentangan dengan prinsip rahmatan lil alamin, yang menjadi ruh pendidikan Islam.
Islam memandang ilmu sebagai jalan pembebasan, bukan penindasan. Oleh karena itu, pemimpin lembaga pendidikan dituntut memiliki fiqh al-waqi’, yakni pemahaman kontekstual atas realitas manusia yang dipimpinnya. Kebijakan yang terlalu rumit menunjukkan kegagalan memahami realitas psikososial civitas akademika. Kebijakan pendidikan harus menjaga akal (hifz al-‘aql) dan jiwa (hifz al-nafs). Jika kebijakan justru merusak keduanya melalui tekanan administratif dan ketidakpastian, maka ia kehilangan legitimasi etis.
Konsep ‘adl (keadilan) dalam Islam menuntut proporsionalitas. Tidak semua hal harus diseragamkan, tidak semua prosedur harus dipersulit. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang tegas namun manusiawi, mempermudah urusan rakyat dan memperberat tanggung jawab penguasa. Kepemimpinan akademik yang berjiwa Islam seharusnya meneladani prinsip-prinsip ini, yakni memudahkan bagi yang dipimpin, berhati-hati bagi diri sendiri.
Popularitas bersifat eksternal dan temporer, sedangkan kebijaksanaan bersifat internal dan berjangka panjang. Pimpinan populer yang tidak bijaksana mungkin dikenang oleh statistik dan slogan, tetapi pemimpin berjiwa nurani dikenang oleh dampak kemanusiaannya.
Kebijakan yang rumit sering kali lahir dari ketidakpercayaan kepada manusia. Sebaliknya, kebijakan yang sederhana dan adil, lahir dari keyakinan pada kapasitas moral civitas akademika, karena tujuan kepemimpinan bukan mengontrol secara berlebihan, tetapi memberdayakan.
Pimpinan populer yang kejam adalah peringatan etis bagi dunia pendidikan. Ia mengingatkan bahwa legitimasi sejati kepemimpinan akademik tidak terletak pada popularitas, tetapi pada keberpihakan pada manusia. Kebijakan yang rumit dan menyengsarakan, betapapun dibungkus dengan retorika prestasi, adalah tanda kegagalan moral kepemimpinan, ia merusak empati dan kesehatan mental, ia juga mengkhianati amanah dan rahmah. Karena itu, kepemimpinan akademik yang autentik adalah kepemimpinan yang menyederhanakan tanpa meremehkan, menegakkan aturan tanpa mematikan nurani, dan membangun sistem tanpa mengorbankan manusia.
Pada akhirnya, sejarah pendidikan tidak akan mengingat siapa yang paling populer, tetapi siapa yang paling adil dan berbelas kasih terhadap civitas akademika yang dipimpinnya.(mtj)
