Belakangan ini, perbincangan tentang gaji guru honorer kembali menghangat karena publik mulai membandingkannya dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Banyak yang kemudian bertanya, “Kenapa guru honorer digaji kecil, sementara karyawan dapur MBG bisa digaji layak?”
Tulisan ini bukan untuk mengadu nasib guru dengan karyawan MBG. Juga bukan untuk mengkritik program MBG sebagai kebijakan populis atau sekadar proyek. Tulisan ini justru ingin melihat persoalan ini secara lebih jujur dan seimbang: bahwa masalah gaji guru honorer bukan persoalan baru, dan MBG justru memperlihatkan sesuatu yang sejak lama hilang dari sistem pendidikan kita—yaitu sistem yang rapi sejak awal.
Pertama-tama, kita harus sepakat dulu pada satu hal penting: Gaji guru honorer yang kecil bukan persoalan yang tiba-tiba muncul hari ini. Ia lahir dari kebijakan lama yang sudah terlalu lama dibiarkan. Selama bertahun-tahun, sekolah-sekolah—terutama di daerah—dibangun dengan satu jargon yang terdengar mulia: pendidikan gratis. Demi mendapatkan murid, demi membuat masyarakat mau menyekolahkan anaknya, biaya ditekan serendah mungkin. Tapi konsekuensinya jelas: tidak ada perhitungan pembiayaan yang sehat. Operasional sekolah akhirnya bertumpu hampir sepenuhnya pada dana BOS.
Dalam sistem seperti ini, guru honorer berada di posisi paling rentan. Gaji mereka sering kali tidak dianggap sebagai kebutuhan utama, melainkan sisa dari apa yang ada. Bahkan di banyak tempat, guru honorer tidak digaji sama sekali ketika dana BOS belum cair. Ini bukan cerita satu-dua daerah. Ini pola lama yang terjadi di banyak wilayah dan dibiarkan begitu saja.
Padahal, di sisi lain, kita juga tahu: ada lembaga pendidikan yang mampu menggaji guru honorer dengan layak. Biasanya lembaga-lembaga ini punya sistem pendidikan yang rapi, punya manajemen pendidikan yang profesional, punya perhitungan keuangan yang jelas, bahkan punya akuntan yang menghitung bagaimana operasional sekolah berjalan dan bagaimana guru-gurunya dibayar.
Artinya, persoalannya bukan semata soal “tidak ada anggaran”, tapi soal bagaimana sistem itu sejak awal dibangun. Nah, di titik inilah MBG menjadi menarik untuk dibicarakan.
Kenapa karyawan MBG—mulai dari kepala dapur, Ahli gizi, akuntan hingga tim pencuci ompreng—bisa digaji dengan layak, bahkan sebagian bisa cepat masuk skema PPPK? Jawabannya bukan karena pemerintah tiba-tiba lebih peduli pada dapur daripada pendidikan. Tapi karena program ini sejak awal memang dirancang dengan sistem yang jelas.
MBG tidak berdiri di ruang kosong. Ia berbasis pada perhitungan ekonomi. Uangnya berputar. Ada standar gaji yang diatur dalam peraturan presiden. Ada pembagian peran yang jelas. Ada Mitra yg mendukung keberlangsungan kinerja dapur.
Banyak orang mungkin tidak merasakan dampak MBG karena mereka bukan penerima manfaat, bukan karyawan dapur, dan tidak terlibat langsung di dalamnya. Akibatnya, mereka tidak melihat bagaimana uang itu berputar, bagaimana dapur bisa beroperasi, dan bagaimana yayasan mengatur agar karyawannya mendapat gaji yang layak.
Termasuk soal yang sering dipersoalkan: kenapa yang bekerja di dapur sering kali orang-orang terdekat? Tetangga, alumni yayasan, atau orang yang selama ini terlibat dalam pembangunan yayasan. Ini sering dibaca sebagai nepotisme, padahal faktanya: Itu adalah konsekuensi dari kepemilikan dapur itu sendiri. Dapur MBG tidak akan ada kalau tidak ada orang yang cukup mampu secara finansial untuk mengajukannya. Dan wajar jika kemudian mereka merekrut orang-orang yang sudah mereka percaya. Di titik ini, menjadi tidak adil jika menyimpulkan bahwa masalahnya ada pada MBG.
Justru sebaliknya, MBG memperlihatkan satu hal penting: kalau sistemnya jelas sejak awal, maka kesejahteraan pekerja bisa dipikirkan sejak awal juga.
Lalu bagaimana dengan pendidikan?
Masalahnya, sistem pendidikan kita sejak lama dibangun dengan fondasi yang rapuh. Terlalu banyak kompromi di awal: biaya ditekan, guru dianggap bisa “berjuang dulu”, kesejahteraan dianggap bisa menyusul nanti. Tapi “nanti” itu tidak pernah benar-benar datang.
Hari ini, ketika pemerintah mulai menghapus status honorer dan mengarahkannya ke PPPK, kegaduhan pun muncul. Seolah-olah negara tidak peduli pada guru honorer. Padahal jika ditarik ke belakang, negara justru sedang berusaha membereskan sistem yang sejak awal sudah amburadul—meskipun, tentu saja, proses transisinya masih menyisakan banyak persoalan di lapangan.
Jadi, ini bukan soal pemerintah salah kebijakan hari ini. Ini tentang warisan sistem lama yang terlalu lama dinormalisasi. MBG dan pendidikan akhirnya memperlihatkan kontras yang menyakitkan: yang satu dibangun dengan sistem, yang satu dibangun dengan niat baik tapi tanpa perhitungan jangka panjang.
Kalau ada yang perlu kita kritik hari ini, mungkin bukan “kenapa karyawan MBG digaji layak”, tapi kenapa pendidikan sejak awal tidak pernah benar-benar dibangun dengan sistem yang menjamin kesejahteraan pendidiknya.
Dan pertanyaan terpentingnya bukan lagi soal siapa yang lebih pantas digaji, melainkan: kapan pendidikan di negeri ini benar-benar diperlakukan sebagai sistem, bukan sekadar slogan?
