Penulis : Sidi Novi Zulfikar
Saling memakmurkan sesama manusia adalah ungkapan yang terdengar sederhana, namun pada praktiknya jauh dari mudah untuk diwujudkan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia justru lebih sering terjebak dalam pola persaingan—baik disadari maupun tidak—yang perlahan menjauhkan mereka dari nilai dasar kerja sama dan kolaborasi. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada level individu, tetapi juga tercermin dalam dinamika antarbangsa.
Menurut Connie Rahakundini Bakrie, dalam kajian pertahanan modern, manusia cenderung didorong oleh konstruksi kepentingan yang dibentuk melalui narasi kekuasaan. Ia menilai bahwa “konsep keamanan tidak lagi sekadar soal melindungi negara, tetapi juga tentang bagaimana persepsi ancaman dibentuk dan diarahkan.” Dalam konteks ini, persaingan menjadi alat yang secara sistematis dipelihara.
Hal serupa juga disampaikan oleh Andi Widjajanto yang melihat bahwa masyarakat global saat ini hidup dalam lingkungan informasi yang sarat dengan framing dan doktrin. Menurutnya, “ketika manusia terus-menerus menerima narasi yang membatasi cara berpikir, maka kapasitas kritisnya akan menurun.” Akibatnya, manusia menjadi lebih mudah dipengaruhi, bahkan dikendalikan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan strategis.
Fenomena hilangnya kecerdasan kritis ini sering dikaitkan dengan dogma dan doktrin yang tidak memberi ruang pada dialog terbuka. Dalam perspektif intelijen, kondisi ini dikenal sebagai “cognitive shaping”—sebuah upaya membentuk cara berpikir publik agar selaras dengan kepentingan tertentu. Ketika hal ini terjadi secara masif, manusia tidak lagi melihat kerja sama sebagai kebutuhan, melainkan justru melihat sesamanya sebagai kompetitor atau ancaman.
Dalam skala global, pola ini tampak jelas dalam konflik antarnegara. Meskipun dunia telah memiliki kerangka hukum internasional seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melarang agresi terhadap negara lain, praktik di lapangan sering menunjukkan ketidakkonsistenan. Konflik yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel menjadi salah satu contoh yang memicu perdebatan luas mengenai standar ganda dalam politik global.
Perserikatan Bangsa-Bangsa secara tegas menekankan prinsip kedaulatan dan larangan penggunaan kekuatan tanpa legitimasi. Namun dalam realitas geopolitik, kepentingan strategis, ekonomi, dan keamanan sering kali mengabaikan prinsip tersebut. Hal ini memperkuat pandangan bahwa kerja sama global masih kalah kuat dibandingkan dorongan dominasi dan kontrol.
Dari sudut pandang pertahanan keamanan, kondisi ini mencerminkan bahwa manusia belum sepenuhnya keluar dari paradigma “zero-sum game”—di mana keuntungan satu pihak dianggap sebagai kerugian pihak lain. Padahal, konsep saling memakmurkan justru menuntut paradigma “positive-sum game”, di mana kolaborasi menghasilkan keuntungan bersama.
Pertanyaannya kemudian: mengapa manusia menjauh dari keniscayaan untuk saling memakmurkan?
Jawabannya terletak pada kombinasi faktor struktural dan kognitif. Secara struktural, sistem global masih didominasi oleh kepentingan kekuatan besar. Secara kognitif, manusia dipengaruhi oleh narasi yang membatasi empati dan memperkuat identitas kelompok. Ketika kedua faktor ini bertemu, maka persaingan menjadi norma, sementara kerja sama menjadi pengecualian.
Namun demikian, bukan berarti harapan untuk kembali pada nilai kolaborasi hilang sepenuhnya. Justru di tengah kompleksitas ini, kesadaran kritis menjadi kunci. Manusia perlu kembali mengasah kemampuan berpikir independen, mempertanyakan narasi yang diterima, dan membuka ruang dialog yang konstruktif.
Saling memakmurkan bukanlah utopia. Ia adalah pilihan—yang menuntut kesadaran, keberanian, dan kemauan untuk keluar dari pola lama yang telah lama mengakar.
(EditorWartaBaru/BiroSumatera/169)
