Bukittinggi (WartaBaru) – Setelah pernyataan sikap Ninik Mamak Kader Nahdlatul Ulama (NU) Bukittinggi yang dilayangkan kepada ketua PW NU Sumatera Barat Kiyai Prof Ganefri terkait polemik di MWC NU Kecamatan Guguk Panjang kota Bukittinggi (penyelenggaraan konferensi MWC NU Kecamatan Guguk Panjang yang tidak mempedomani Perkum NU No.3 Tahun 2023 tentang pembentukan kepengurusan).
Tokoh NU Bukittinggi, Sidi Novi Zulfikar, Zuwardi, dan Datuk Priyono, mempertanyakan sejumlah keputusan yang diambil dalam pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) PCNU Bukittinggi yang berlangsung pada 14 Juni 2026 di Kota Padang.
Menurut mereka, salah satu pertanyaan yang berkembang di kalangan kader NU adalah alasan pelaksanaan Konfercab di luar Kota Bukittinggi. Padahal, konferensi tersebut berkaitan langsung dengan kepengurusan PCNU Bukittinggi.
“Yang menjadi pertanyaan di kalangan kader NU, mengapa Konfercab PCNU Bukittinggi justru diselenggarakan di Padang. Ada apa ini, mungkin baru dalam sejarah NU Bukittinggi, pelaksanaan konfercab PC NU Kota Bukittinggi diselenggarakan di luar kota Bukittinggi bahkan terkesan diam-diam. Kami berharap ada penjelasan yang terbuka agar tidak menimbulkan berbagai persepsi di tengah warga NU,” ujar Sidi Novi Zulfikar.
Mereka juga menyoroti pernyataan Ketua PWNU Sumatera Barat, Kiyai Prof. Ganefri, yang sebelumnya disebut mendorong agar berbagai persoalan organisasi diselesaikan terlebih dahulu sebelum konferensi dilaksanakan.
“Kami menghormati semua keputusan organisasi. Namun sebagai kader NU tentu ingin mengetahui sejauh mana proses yang berjalan telah mempedomani Peraturan Perkumpulan NU dan berbagai ketentuan organisasi yang berlaku,” kata Zuwardi.
Selain itu, mereka mempertanyakan pertimbangan yang digunakan dalam proses pencalonan dan pemilihan kepemimpinan organisasi. Menurut mereka, NU memiliki banyak kader yang telah lama berkhidmat, pernah menjadi pengurus di tingkat MWC maupun cabang, serta telah mengikuti proses kaderisasi formal.
“Di Bukittinggi banyak kader yang memiliki pengalaman organisasi dan rekam jejak pengabdian yang panjang. Karena itu, wajar jika muncul pertanyaan mengenai pertimbangan yang digunakan dalam menentukan figur-figur yang memperoleh dukungan untuk menduduki jabatan strategis di tingkat cabang,” ujar Datuk Priyono.
Ketiganya menegaskan bahwa pertanyaan tersebut disampaikan bukan untuk memperdebatkan hasil konferensi, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola organisasi.
“Kami tidak mempermasalahkan siapa yang terpilih. Yang kami harapkan adalah adanya keterbukaan, penghormatan terhadap aturan organisasi, dan penghargaan terhadap proses kaderisasi yang telah dibangun selama ini. Dengan begitu, kepercayaan kader terhadap organisasi akan tetap terjaga,” tutup mereka.
(EditorWartaBaru/168)
