Padang (WartaBaru) — Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sumatera Barat mengeluarkan kecaman keras atas tindakan penutupan paksa Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Alimul Ilmi di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang terjadi beberapa waktu lalu. Sikap tegas tersebut disampaikan langsung menyusul adanya gelombang solidaritas nasional dari para kader elite Ansor se-Indonesia yang turun langsung mengawal sengketa lahan tersebut.
Dr. Al amin, SE.i, M.Pd, ME selaku Wasekwil 1 Pimpinan Wilayah (PW) GP Ansor Sumatera Barat, menegaskan bahwa eksekusi sepihak terhadap fasilitas pendidikan keagamaan merupakan bentuk tindakan sewenang-wenang yang telah mencederai rasa keadilan umat Islam serta melanggar hak konstitusional anak-anak untuk memperoleh pendidikan agama.
”Tindakan para mafia tanah yang menutup paksa TPQ Alimul Ilmi di Makassar adalah bentuk kezaliman nyata yang tidak boleh ditoleransi oleh instrumen negara mana pun. TPQ bukan sekadar bangunan fisik, melainkan benteng moral dan fondasi pendidikan karakter generasi bangsa.
Menindas ruang dakwah demi kepentingan kapitalistik adalah pelanggaran serius terhadap nilai keadilan sosial dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kami dari PW GP Ansor Sumatera Barat mendukung penuh langkah totalitas ini.
Persoalan ini wajib menjadi perhatian nasional. Kami mendesak Mahkamah Agung untuk memberikan keadilan substantif di tingkat kasasi, serta meminta Presiden dan DPR RI membongkar tuntas sindikat mafia tanah yang sudah berani mengusik ketenteraman umat dan mencederai institusi pendidikan Islam!” tegas Dr. Al Amin.
Konflik pertanahan yang menimpa TPQ Alimul Ilmi mencuat setelah sekelompok spekulator tanah diduga menggunakan celah hukum untuk mencaplok lahan fasilitas sosial dan keagamaan di wilayah Maccini Sombala. Langkah sepihak ini menyulut reaksi keras dari berbagai daerah, terutama setelah puluhan kader Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) ke-X GP Ansor melakukan kunjungan lapangan (Rihlah) langsung ke lokasi konflik di Makassar untuk mengumpulkan bukti dan mendengar keluhan masyarakat serta tim hukum.
Dr. Al amin menggarisbawahi bahwa solidaritas GP Ansor dari ujung barat hingga timur Indonesia adalah bukti nyata bahwa para kader tidak akan membiarkan LBH Ansor Makassar berjuang sendirian di pengadilan. Menurutnya, masalah ini telah bergeser dari sengketa hukum biasa menjadi gerakan nasional melawan mafia tanah yang secara sistematis menyasar tanah-tanah produktif keagamaan dan fasilitas umum umat.
Lebih lanjut, PW GP Ansor Sumatera Barat menyatakan akan ikut mengawal penuh rekomendasi strategis yang lahir dari PKN ke-X tersebut. Rekomendasi itu mendesak Pengurus Pusat GP Ansor untuk mengantarkan langsung berkas perkara ini ke meja Presiden Republik Indonesia serta meminta Komisi III DPR RI melakukan evaluasi total terhadap aparat penegak hukum agraria di Sulawesi Selatan.
”Jika kekuasaan modal dibiarkan merampas ruang suci keagamaan tanpa ada tindakan tegas dari negara, maka hal ini akan menciptakan preseden buruk bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia.
Kami menyerukan perang total terhadap mafia tanah yang buta hati dan merugikan generasi penjaga Al-Qur’an,” pungkas Dr. Al amin.
(Editor WartaBaru/169)
